SINAR KOTA, SURABAYA – Tidak semua luka mengeluarkan darah. Sebagian justru tumbuh diam-diam di dalam batin, menggerogoti rasa aman seseorang setiap hari tanpa terlihat. Itulah yang dirasakan M Soleh dan istrinya selama hampir sepuluh tahun terakhir di rumah mereka di kawasan Kalilom Lor, Surabaya.
Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung kini berubah menjadi sumber ketakutan yang terus menghantui hidup mereka.
Bangunan itu dilaporkan miring hingga sekitar sembilan derajat. Retakan membelah dinding, plafon sebagian runtuh, sementara suara gemeretak struktur bangunan menjadi bunyi yang paling ditakuti setiap malam.
Dalam kondisi seperti itu, Soleh tidak hanya kehilangan kenyamanan tempat tinggal. Ia perlahan kehilangan ketenangan hidup dan rasa aman sebagai warga negara.
“Kalau malam saya sering terbangun. Takut ada bagian rumah yang jatuh,” ujar Soleh dengan nada lirih.
Ketakutan tersebut bukan tanpa alasan. Pada 7 Februari dan 18 Maret 2026 lalu, bagian risplang rumah dilaporkan runtuh dan nyaris menimpa istrinya.
Peristiwa itu meninggalkan trauma mendalam yang hingga kini masih membayangi kehidupan keluarga kecil tersebut.
Bagi Soleh, ancaman itu terasa semakin menyakitkan karena berlangsung di tengah proses panjang mencari keadilan yang belum juga menemukan titik terang. Berbagai laporan telah disampaikan kepada instansi terkait.
Hearing di DPRD Kota Surabaya pernah dilakukan. Namun hingga kini, ia merasa belum mendapatkan perlindungan nyata.
Kasus yang awalnya dipandang sebagai persoalan bangunan dan sengketa lahan kini berkembang menjadi persoalan kemanusiaan.
Di balik keretakan tembok rumah, terdapat tekanan psikologis yang terus menghancurkan kondisi mental korban secara perlahan.
Setiap retakan baru di rumah tersebut menjadi pengingat bahwa ancaman belum berakhir.
Soleh dan istrinya hidup dalam kecemasan kronis, kondisi ketika rasa takut hadir terus-menerus tanpa kepastian kapan akan berhenti.
Kuasa hukum Soleh, Marzuki, menilai penderitaan psikologis yang dialami kliennya sudah masuk dalam ranah pelanggaran hak asasi manusia.
Menurut dia, negara memiliki kewajiban melindungi bukan hanya fisik warga, tetapi juga ketenangan batin dan rasa aman mereka.
“Hak hidup layak itu bukan cuma soal punya rumah. Tapi bagaimana seseorang bisa tinggal dengan aman tanpa rasa takut setiap hari,” kata Marzuki.
Ia menegaskan, tekanan mental yang berlangsung bertahun-tahun dapat meninggalkan dampak jangka panjang.
Trauma, kecemasan berkepanjangan, hingga hilangnya kepercayaan terhadap institusi hukum disebut menjadi konsekuensi serius dari pembiaran yang terjadi.
Marzuki juga menyoroti proses penanganan perkara yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum.
Penyegelan bangunan yang dipersoalkan hanya berlangsung sementara. Sementara itu, langkah penegakan hukum dinilai berjalan lambat dan tidak menyentuh akar persoalan.
Situasi tersebut membuat Soleh merasa dipermainkan oleh sistem yang seharusnya hadir melindungi warga kecil. Ia mengaku semakin kecewa ketika sejumlah pasal yang dianggap penting dalam proses penyidikan justru tidak digunakan.
Kondisi itu memunculkan dugaan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. Di tengah rasa takut kehilangan nyawa akibat rumah yang rusak, Soleh juga harus menghadapi tekanan mental karena merasa suaranya diabaikan.
“Kalau terjadi korban jiwa nanti siapa yang tanggung jawab?” ucapnya.
Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya setiap hari. Tidak hanya tentang keselamatan dirinya sendiri, tetapi juga keselamatan sang istri yang selama ini ikut hidup dalam ketakutan.
Dalam pandangan Soleh, penderitaan yang dialaminya bukan lagi sekadar persoalan material.
Kerusakan rumah mungkin dapat diperbaiki, tetapi rasa trauma dan ketidakpastian yang berlangsung hampir satu dekade meninggalkan luka psikologis yang jauh lebih dalam.
Kini, setelah merasa tidak mendapatkan kepastian di daerah, Soleh berencana membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional.
Ia mengaku siap melaporkan kasus itu ke kepolisian pusat dan berharap dapat menyampaikan langsung keluhannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Langkah itu menjadi bentuk terakhir perjuangan mempertahankan martabat dan hak hidup aman sebagai warga negara. Sebab bagi Soleh, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya bangunan rumah, melainkan keselamatan jiwa dan kewarasan hidup keluarganya sendiri.
Kasus Kalilom Lor menjadi potret bagaimana pembiaran terhadap persoalan keselamatan warga dapat berubah menjadi tekanan psikologis berkepanjangan.
Ketika negara hadir hanya dalam bentuk prosedur administratif tanpa perlindungan nyata, warga kecil seperti Soleh akhirnya dipaksa menjalani hidup dalam ketakutan di rumahnya sendiri.
