SINAR KOTA, SURABAYA – Kritik konstruktif dan dorongan kebijakan strategis menjadi pesan utama yang disampaikan Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau Ning Lia, saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang digelar Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Jumat (26/9/2025).
Dalam forum itu, Ning Lia memberikan sejumlah catatan penting yang mencakup program unggulan nasional Presiden Prabowo Subianto, keberlanjutan industri media dalam negeri, hingga penanganan isu-isu pelanggaran HAM di Jawa Timur.
Ning Lia mengapresiasi program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu menyiapkan kebijakan strategis yang mampu menghubungkan tenaga kerja Indonesia dengan industri global.
“Yang pertama tentu saya apresiasi program unggulan Presiden Prabowo. Tetapi penting juga ada langkah konkret bagaimana tenaga kerja kita masuk dalam industri global. Itu sangat krusial,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti keberlanjutan industri media nasional yang dinilai perlu perlindungan lebih serius dari pemerintah.
Menurutnya, kesejahteraan jurnalis dan daya saing media dalam negeri harus diperhatikan, terutama di tengah dominasi industri global.
“Kemarin bersama rekan-rekan media, kita membahas bagaimana industri media bisa berkelanjutan. Jangan sampai justru kita banyak mendukung industri global milik negara lain. Salah satu usulan saya adalah relaksasi pajak, misalnya penghapusan PPh untuk jurnalis dan penghapusan PPN untuk iklan,” jelas Ning Lia.
Dalam isu HAM, ia mendorong Kanwil Kemenkumham Jawa Timur membuka ruang pengaduan masyarakat yang lebih luas. Menurutnya, pelanggaran HAM tidak hanya sebatas pada program sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan dunia kerja.
“Kasus penahanan ijazah, karyawan yang bekerja di luar jam kerja tapi tidak mendapat uang lembur, itu jelas pelanggaran HAM. Bahkan profesi tertentu seperti notaris pun perlu dikawal agar tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Terkait program Sekolah Rakyat, Ning Lia menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik.
Ia menilai guru di sekolah berbasis boarding school sebaiknya ditempatkan tidak jauh dari domisili mereka.
“Guru-guru di Sekolah Rakyat mengabdi untuk anak-anak dari keluarga pra-sejahtera. Beban pengabdian mereka sudah besar, jangan ditambah lagi dengan penempatan yang jauh dari tempat tinggal. Minimal ada kebijakan yang menyesuaikan domisili,” katanya.
Sementara itu, dalam program Makan Bergizi Gratis, ia menekankan perlunya evaluasi yang proporsional tanpa mengambil langkah ekstrem jika ditemukan masalah di lapangan.
“Perlu pengawasan ketat. Jika ada kasus keracunan, jangan buru-buru menyalahkan programnya secara total. Bisa jadi ada oknum di lapangan yang bermain. Jadi pengawasannya yang harus diperkuat,” ujarnya.
Sebagai informasi, Lia Istifhama atau Ning Lia merupakan tokoh muda perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dari Jawa Timur. Latar belakangnya sebagai akademisi dan aktivis sosial membuatnya aktif menyuarakan isu pendidikan, kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan publik yang pro-rakyat. (Red)
